Perjalanan
proses pembangunan tak selamanya mampu meberikan hasil sesuai dengan
apa yang diharapkan oleh masyarakat di pedesaan. Pembangunan yang
dilakukan di masyarakat desa akan menimbulkan dampak social dan budaya
bagi masyarakat. Pendapat ini pada berlandaskan pada asumsi pembangunan
itu adalah proses perubahan (sosial dan budaya). Selain itu masyarakat
pedesaan tidak dapat dilepaskan dari unsure- unsur pokok pembangunan itu
sendiri, seperti teknologi dan birokrasi.
![]() |
Ilustrasi Oleh atamarenaperdana93.blogspot.com |
Tekhnologi
dan birokrasi merupakan perangkat canggih pembangunan namun dilain sisi
perangkat tersebut berhadapan dengan masyarakat pedesaan yang masih
tradisional dengan segala kekhasannya. Apalagi jika unsur-unsur pokok
tersebut langsung diterapkan tanpa mempertimbangkan aspek sosial,
budaya, agama dan lain-lain, maka jangan harap pembangunan akan
berhasil. Pihak birokrasi akan sangat memerlukan usaha yang sangat
ekstra jika pola kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat sasaran dan
tidak berlandaskan pada kebutuhan masyarakat khususnya di pedesaan.
Indonesia
merupakan Negara yang kaya dengan sumberdaya alamnya dan sebagian besar
dimanfaatkan sebagai lahan agrarian. Tak salah jika kemudian kurang
lebih enampuluh persen penduduknya berkecimpung di dunia pertanian dan
umumnya berada di pedesaan. Dengan demikian, masyarakat desa yang
agraris menjadi sasaran utama introduksi tekhnologi segala kepentingan,
kemajuan pertanian sangat melibatkan unsur-unsur poko tersebut. Oleh
sebab itu, masyarakat agrarislah yang pertama menderita perubahan
sosial.
Namun
tetap perlu diperhatikan bahwa setiap masyarakat mempunyai “ego”nya
dalam segala bidang termasuk aspek tekhnologi dan kebijakan birokrasi.
Perubahan yang diharapkan dengan mengintroduksi tekhnologi seharusnya
sesuai dengan apa yang menjadi ego masyarakat tersebut, sehingga pola
perubahan dapat diterima oleh masyarakat. Karena setiap kebijakan dan
introduksi tekhnologi yang diberikan pada masyarakat agraris di
pedaesaan akan memberikan dampak perubahan sosial yang multi
dimensional.
Pelaksanaan
kebijakan teknologi pertanian mempunyai jalinan yang sangat kuat dengan
aspek-aspek lainnya. Jika kita perincikan dimensi-dimensi perubahan
tersebut, maka akan terlihat sangat nyata terjadi perubahan dalam
struktur, kultur dan interaksional. Perubahan sosial dalam tiga dimensi
ini, kalau dibiarkan terus akan merusak tatanan sosial masyarakat desa.
Maka dari itu sangat dibutuhkan kajian yang sangat mendalam untuk
mencegah dampak negatif dari kebijakan birokrasi dan asupan teknologi
yang mengiringinya terhadap masyarakat dan aparat yang menjalaninya.
II. 1. Teori Perubahan Sosial
Pengelompokkan
teori perubahan sosial telah dilakukan oleh Strasser dan Randall.
Perubahan sosial dapat dilihat dari empat teori, yaitu teori kemunculan
diktator dan demokrasi, teori perilaku kolektif,
II.1.1. Teori Diktator
Teori
yang disampaikan oleh Barrington Moore ini berusaha menjelaskan
pentingnya faktor struktural dibalik sejarah perubahan yang terjadi pada
negara-negara maju. Negara-negara maju yang dianalisis oleh Moore
adalah negara yang telah berhasil melakukan transformasi dari negara
berbasis pertanian menuju negara industri modern. Secara garis besar
proses transformasi pada negara-negara maju ini melalui tiga pola, yaitu
demokrasi, fasisme dan komunisme.
Demokrasi
merupakan suatu bentuk tatanan politik yang dihasilkan oleh revolusi
oleh kaum borjuis. Pembangunan ekonomi pada negara dengan tatanan
politik demokrasi hanya dilakukan oleh kaum borjuis yang terdiri dari
kelas atas dan kaum tuan tanah.
Masyarakat
petani atau kelas bawah hanya dipandang sebagai kelompok pendukung
saja, bahkan seringkali kelompok bawah ini menjadi korban dari
pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara tersebut. Terdapat pula
gejala penhancuran kelompok masyarakat bawah melalui revolusi atau
perang sipil. Negara yang mengambil jalan demokrasi dalam proses
transformasinya adalah Inggris, Perancis dan Amerika Serikat.
Berbeda
halnya demokrasi, fasisme dapat berjalan melalui revolusi konserfatif
yang dilakukan oleh elit konservatif dan kelas menengah. Koalisi antara
kedua kelas ini yang memimpin masyarakat kelas bawah baik di perkotaan
maupun perdesaan. Negara yang memilih jalan fasisme menganggap demokrasi
atau revolusi oleh kelompok borjuis sebagai gerakan yang rapuh dan
mudah dikalahkan. Jepang dan Jerman merupakan contoh dari negara yang
mengambil jalan fasisme.
Komunisme
lahir melalui revolusi kaun proletar sebagai akibat ketidakpuasan atas
usaha eksploitatif yang dilakukan oleh kaum feodal dan borjuis.
Perjuangan kelas yang digambarkan oleh Marx merupakan suatu bentuk
perkembangan yang akan berakhir pada kemenangan kelas proletar yang
selanjutnya akan mwujudkan masyarakat tanpa kelas. Perkembangan
masyarakat oleh Marx digambarkan sebagai bentuk linear yang mengacu
kepada hubungan moda produksi. Berawal dari bentuk masyarakat primitif
(primitive communism) kemudian berakhir pada masyarakat modern tanpa
kelas (scientific communism). Tahap yang harus dilewati antara lain,
tahap masyarakat feodal dan tahap masyarakat borjuis. Marx menggambarkan
bahwa dunia masih pada tahap masyarakat borjuis sehingga untuk mencapai
tahap “kesempurnaan” perkembangan perlu dilakukan revolusi oleh kaum
proletar. Revolusi ini akan mampu merebut semua faktor produksi dan pada
akhirnya mampu menumbangkan kaum borjuis sehingga akan terwujud
masyarakat tanpa kelas. Negara yang menggunakan komunisme dalam proses
transformasinya adalah Cina dan Rusia.
II.1.2. Teori Perilaku Kolektif
Teori
perilaku kolektif mencoba menjelaskan tentang kemunculan aksi sosial.
Aksi sosial merupakan sebuah gejala aksi bersama yang ditujukan untuk
merubah norma dan nilai dalam jangka waktu yang panjang. Pada sistem
sosial seringkali dijumpai ketegangan baik dari dalam sistem atau luar
sistem. Ketegangan ini dapat berwujud konflik status sebagai hasil dari
diferensiasi struktur sosial yang ada. Teori ini melihat ketegangan
sebagai variabel antara yang menghubungkan antara hubungan antar
individu seperti peran dan struktur organisasi dengan perubahan sosial.
Perubahan
pola hubungan antar individu menyebabkan adanya ketegangan sosial yang
dapat berupa kompetisi atau konflik bahkan konflik terbuka atau
kekerasan. Kompetisi atau konflik inilah yang mengakibatkan adanya
perubahan melalui aksi sosial bersama untuk merubah norma dan nilai.